“Kebijakan publik harus memberikan kepastian dan rasa adil bagi seluruh warga. Harus dijelaskan bagaimana konsekuensinya jika pengguna tidak memiliki alat pembayaran digital,” tegas politisi Golkar tersebut.
Untuk menghindari gesekan di lapangan, Achmad mengusulkan penerapan skema hybrid, yakni pembayaran tunai dan non-tunai berjalan bersamaan dalam masa transisi sebelum digitalisasi diterapkan secara penuh.
“Saran kami, pembayaran hybrid dulu. Uji coba juga perlu dilakukan di kawasan strategis agar hasil evaluasinya objektif,” jelasnya.
