Menurutnya, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional layaknya perusahaan swasta atau BUMN yang dituntut mandiri dan berorientasi pada kinerja.
“Jangan sampai asetnya besar, tapi kontribusi PAD-nya kecil,” tandasnya.
Melalui Pansus BUMD, DPRD Jatim berharap persoalan BUMD dapat dibedah secara objektif dan komprehensif, agar keberadaan BUMD benar-benar memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat, bukan justru menjadi beban APBD. (ivan)
