Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim itu menegaskan, DPRD secara konsisten telah memberikan rekomendasi agar BUMD yang terus merugi dievaluasi secara tegas, termasuk mempertimbangkan opsi penggabungan (merger) hingga pembubaran.
“Kalau memang merugikan, kenapa harus dipertahankan? Kalau hanya membebani, harus berani dipikirkan opsi merger atau bahkan dibubarkan,” tegasnya.
Satib juga menyoroti pola lama sejumlah BUMD yang terus bergantung pada suntikan modal dari APBD tanpa dibarengi peningkatan kinerja dan kontribusi nyata bagi daerah.
“Ini bisnis yang sudah dibiayai Pemprov. Jangan hanya ‘nyusu’ APBD terus. Harus ada kinerja dan kontribusi,” katanya.
