SURABAYA, PustakaJC.co – Potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026 mulai diantisipasi DPRD Jawa Timur. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif sebagai penyangga ketenagakerjaan daerah.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Hari Yulianto, menilai pergerakan sektor riil di Jawa Timur hingga kini belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap stabilitas tenaga kerja, terlebih dengan rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Rabu, (24/12/2025).
“Sektor riil kita harus diakui belum berjalan optimal. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi tenaga kerja di 2026,” ujar Hari, Rabu, (24/12/2025).
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, penciptaan lapangan kerja tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Diperlukan desain kebijakan yang mendorong masyarakat menciptakan peluang usaha secara mandiri melalui UMKM.
“Bukan semata pemerintah membuka lowongan kerja, tetapi bagaimana UMKM bisa tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Itu kuncinya,” tegasnya.
Menurut Hari, penguatan UMKM dapat dimulai dari sektor paling sederhana hingga berbasis digital. Usaha tradisional, rintisan digital, hingga UMKM konvensional dinilai memiliki peran penting dalam menahan laju pengangguran.
“Dari start-up sampai UMKM klasik. Bahkan usaha kecil seperti gerobak gorengan pun bisa menjadi solusi ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Pemanfaatan platform digital dinilai menjadi pintu masuk anak muda untuk terlibat langsung dalam UMKM berbasis teknologi.
“Digitalisasi harus dimaksimalkan agar Gen Z bisa ikut terlibat dan berkontribusi dalam penguatan UMKM di Jawa Timur,” katanya.
Berdasarkan data, sepanjang Januari hingga Oktober 2025 tercatat lebih dari 4.000 pekerja di Jawa Timur mengalami PHK. Secara nasional, jumlah PHK mencapai sekitar 79 ribu orang hingga November 2025. Sementara itu, jumlah pengangguran di Jawa Timur masih berada di kisaran 0,9 hingga 1 juta orang.
“Meski Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, secara jumlah absolut masih cukup besar. Ini yang harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 79.302 orang terkena PHK sepanjang Januari–November 2025. Angka tersebut dinilai cukup signifikan dan perlu diwaspadai.
“Kita tidak boleh menunggu. Tahun 2026 harus dipersiapkan dari sekarang,” pungkas Hari Yulianto, anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Sidoarjo. (ivan)
