Menurutnya, capaian itu menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Indonesia. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Jawa Timur telah mencapai 20 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada di angka 60,64 persen.
Meski demikian, Khofifah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, di antaranya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan anak, serta persoalan stunting.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di seluruh daerah.
Atas komitmen tersebut, Khofifah menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, atas dorongan pembentukan UPTD PPA di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas langkah Pemprov Jatim dalam memastikan layanan perlindungan yang lebih dekat, responsif, dan berpihak kepada perempuan dan anak,” katanya.
