Meski demikian, koordinasi dan komunikasi antara BPBD Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus dilakukan secara intensif, baik sebelum maupun setelah proses pengiriman bantuan.
Dalam kesempatan itu, Satriyo juga menekankan pentingnya tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penanganan kebencanaan. Menurutnya, setiap bantuan yang masuk dan keluar harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak ada bantuan yang keluar atau masuk tanpa pencatatan. Ini merupakan tanggung jawab kami, baik secara kelembagaan maupun moral,” katanya.
Ia menambahkan, BPBD Jawa Timur berkomitmen menjaga prinsip kemanusiaan dan memastikan tidak ada pengurangan terhadap bantuan masyarakat.
“Baik BPBD Jawa Timur maupun BPBD Sumatera Utara sama-sama bekerja atas dasar kemanusiaan, sehingga administrasi harus dijaga dengan baik,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, pendistribusian bantuan logistik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD dilakukan dalam enam tahap dengan total volume mencapai 317,237 ton, menggunakan jalur udara, laut, dan darat.
