SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Pleno Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring, Jumat (2/1). Forum ini menjadi ruang evaluasi kinerja Pemprov Jatim sepanjang 2025 sekaligus penajaman arah pembangunan tahun 2026.
Rapat pleno diikuti jajaran pimpinan Pemprov Jatim dari lokasi berbeda. Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengikuti dari Kantor Dinas Perhubungan Jatim, Sekretaris Daerah Adhy Karyono dari ruang kerja Sekda, serta seluruh kepala perangkat daerah dari kantor masing-masing. Dilansir dari surabayapagi.com, Sabtu, (3/1/2026).
Khofifah menegaskan rapat pleno menjadi momentum penting untuk menyinkronkan program lintas perangkat daerah, sekaligus membaca tantangan dan peluang pembangunan ke depan.
“Hari ini kita menyinkronkan program, mengevaluasi perjalanan 2025, serta menyiapkan prediksi mitigasi dan arah pembangunan Jawa Timur tahun 2026,” ujar Khofifah.
Ia mengakui sepanjang 2025 masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya pada realisasi belanja modal. Karena itu, evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni inward looking dan outward looking.
Inward looking difokuskan pada pembenahan internal tata kelola pemerintahan, sementara outward looking diarahkan pada peningkatan kualitas realisasi anggaran agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Realisasi anggaran tidak hanya harus maksimal secara administratif, tetapi juga signifikan dampaknya. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Terkait efisiensi anggaran, Khofifah menekankan bahwa penyesuaian belanja bukan bentuk pengurangan, melainkan optimalisasi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan kementerian serta komunikasi yang lebih proaktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Program pembangunan harus dijalankan dengan semangat jemput bola, aktif berkoordinasi dengan kementerian, serta memperkuat sinergi dengan bupati dan wali kota,” katanya.
Untuk tahun 2026, arah kebijakan pembangunan Jawa Timur difokuskan pada penguatan pelayanan dasar. Prioritas tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Di sektor pendidikan melalui program Jatim Cerdas, Pemprov Jatim akan memperluas akses pendidikan, bantuan pembiayaan, beasiswa pendidikan tinggi, penguatan pesantren dan sekolah terbuka, peningkatan kesejahteraan guru, hingga pengembangan pendidikan vokasi dan boarding school.
Sementara di sektor kesehatan melalui Jatim Sehat, fokus diarahkan pada pemerataan layanan, peningkatan kualitas dan keadilan pelayanan, serta kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Untuk infrastruktur, program Jatim Akses dan Jatim Lestari akan difokuskan pada percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela), penguatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sarana pendukung seperti pelabuhan.
Adapun di sektor sosial melalui Jatim Sejahtera, Pemprov Jatim menargetkan penguatan perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi lokal.
“Penguatan pelayanan dasar menjadi fondasi pembangunan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan berkelanjutan ke depan,” pungkas Gubernur Jatim itu. (ivan)
