Di sisi lain, transparansi dan komunikasi publik juga menjadi perhatian serius. Sekretariat DPRD Jatim mengoptimalkan website dan media sosial resmi sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Program komunikasi publik seperti CUAN, Aspirasi Run, dan Squad Dewan terus diperkuat sebagai ruang dialog dua arah yang partisipatif dan edukatif.
Dalam konteks digitalisasi kelembagaan, Sekretariat DPRD Jatim menargetkan implementasi SPBE yang lebih terintegrasi. Salah satu inovasi yang disiapkan adalah aplikasi Administrasi Digital dan Pertanggungjawaban Terintegrasi (ADIPATI) untuk mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi kegiatan kedewanan.
Tak hanya itu, Sekretariat DPRD Jatim juga mengembangkan E-WARGA JDIH, sebuah sistem early warning regulasi berbasis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dirancang untuk mendukung fungsi legislasi DPRD secara lebih proaktif dan berbasis data.
“Ke depan, kami ingin Sekretariat DPRD Jatim tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi penggerak tata kelola kelembagaan yang profesional, adaptif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas pria yang pernah menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto itu. (ivan)
