SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Rumah Sakit (RS) KORPRI Pura Raharja sebagai aset resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sabtu, (10/1/2026). Penetapan status aset ini menandai dimulainya babak baru pengelolaan rumah sakit milik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tersebut.
Khofifah menyampaikan bahwa RS KORPRI Pura Raharja merupakan bentuk amal jariyah KORPRI yang dibangun dari semangat kebersamaan. Menurutnya, pengelolaan ke depan akan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan transparansi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dilansir dari detik.com, Minggu, (11/1/2026).
“Ini jariyah KORPRI yang dibangun dari urunan dan kebersamaan. Ke depan akan dilakukan audit menyeluruh, mulai dari bangunan, keuangan, hingga peralatan medis, agar semuanya tertata dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Ia optimistis RS KORPRI Pura Raharja dapat berkembang menjadi rumah sakit dengan standar pelayanan internasional. Namun, ia menegaskan bahwa kualitas layanan dan sumber daya manusia jauh lebih penting dibandingkan ukuran fisik rumah sakit.
“Small is beautiful. Bukan soal besar atau kecil, tapi kualitas layanan dan tenaga medisnya. Itu yang akan menentukan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, RS KORPRI Pura Raharja didukung 239 pegawai yang terdiri dari 40 dokter, 95 karyawan tetap, 74 karyawan kontrak, serta 30 tenaga outsourcing. Khofifah berharap seluruh tenaga kesehatan dapat terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa KORPRI Jawa Timur menjadi satu-satunya KORPRI di Indonesia yang memiliki rumah sakit sendiri.
“Yang berubah adalah manajemen puncaknya. Setelah melalui proses panjang, langkah pertama yang kami lakukan adalah audit bangunan dan penataan sistem pengelolaan rumah sakit,” jelas Adhy.
Ia menambahkan, pengembangan RS KORPRI Pura Raharja akan dilakukan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pengembangan awal berasal dari kas KORPRI yang telah disiapkan untuk mendukung peningkatan layanan.
Ke depan, RS KORPRI Pura Raharja direncanakan naik status menjadi rumah sakit umum tipe C dengan program unggulan layanan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, akan dibangun gedung rawat jalan di dua kavling yang dimiliki serta dilakukan penataan sistem perparkiran.
Peresmian RS KORPRI Pura Raharja sebagai aset Pemprov Jatim ditandai dengan penarikan kain penutup papan aset oleh Gubernur Khofifah. Acara tersebut turut dihadiri CEO RS KORPRI Pura Raharja dr. Joni Wahyuhadi dan Direktur RSIA Pura Raharja dr. Makhyan Jibril Al-Farabi.
RS KORPRI Pura Raharja sendiri telah mengantongi izin pendirian sejak 1990 dan sebelumnya berada di bawah naungan Yayasan Bhineka Karya sebelum resmi menjadi aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (ivan)
