GRESIK, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya di sektor industri, sebagai bagian penting dari fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa K3 tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban regulatif, melainkan nilai dasar yang menjamin hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 di Lapangan PT Petrokimia Gresik, Rabu, (14/1/2026).
“K3 bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan nilai luhur yang menjamin hak setiap pekerja untuk pulang dengan selamat. Kolaborasi adalah kunci agar sistem ini berjalan efektif,” tegas Khofifah, dikutip dari bhirawaonline.co.id, Kamis, (15/1/2026).
Dalam arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga pekerja, untuk memperkuat ekosistem K3 secara kolaboratif. Menurutnya, penguatan K3 sejalan dengan Nawa Bhakti Satya Pemprov Jatim, khususnya program Jatim Kerja, yang menempatkan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas sebagai prioritas utama.
Berkat sinergi lintas sektor tersebut, Pemprov Jawa Timur kembali menorehkan prestasi nasional. Hingga tahun 2025, Pemprov Jatim tercatat enam kali berturut-turut meraih penghargaan sebagai Pembina K3 Terbaik Nasional. Memasuki awal 2026, Pemprov Jatim memberikan penghargaan K3 kepada 717 perusahaan dan kepala daerah atas komitmen dan konsistensi mereka dalam penerapan K3.
Penghargaan tersebut meliputi 9 bupati/wali kota penerima Penghargaan Pembina K3 Terbaik 2026, dengan rincian Kategori Platinum diraih Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, dan Bupati Pasuruan. Kategori Gold diraih Bupati Lamongan, Bupati Tuban, dan Bupati Sidoarjo. Sementara Kategori Silver diraih Bupati Mojokerto, Bupati Malang, dan Bupati Banyuwangi.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 354 perusahaan penerima Zero Accident, 154 perusahaan penerima Sistem Manajemen K3 (SMK3), 104 perusahaan penerima Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS), serta 96 perusahaan penerima Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2 TB).
“Alhamdulillah, Pemprov Jawa Timur kembali menerima penghargaan Pembina K3 terbaik nasional dan juga sebagai provinsi dengan kinerja pengawasan ketenagakerjaan terbaik. Semua ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi kita bersama,” ujar Khofifah.
Meski telah meraih berbagai penghargaan, Gubernur menegaskan pengelolaan K3 harus terus ditingkatkan. Profesionalisme, kompetensi, penerapan praktik terbaik, serta integritas dalam pengambilan kebijakan menjadi kunci utama.
“Setiap kebijakan K3 harus berbasis data, berani menolak praktik kerja berisiko, dan konsisten menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengaku bangga karena Kabupaten Gresik dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan Apel Bulan K3 Nasional 2026. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam membangun budaya K3 di kawasan industri.
“Ini menjadi kehormatan sekaligus kebanggaan bagi Gresik sebagai kota santri dan kota industri. Ini bukti komitmen kami dalam meningkatkan penerapan budaya K3 dan SMK3 di seluruh perusahaan,”ujar Bupati yang akrab disapa Gus Yani.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja harus terus diperkuat agar penerapan K3 berjalan optimal. Pemerintah hadir memberikan dukungan, sementara perusahaan wajib menjalankan tanggung jawabnya terhadap keselamatan karyawan.
“Kedisiplinan menjadi kunci utama K3. Kita terus mendorong keselamatan dan kesehatan kerja agar angka kecelakaan dapat ditekan dan zero accident bisa terwujud,” pungkasnya. (ivan)
