SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong perubahan pola pikir birokrasi serta penerapan creative financing guna meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Jatim Retreat 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Kamis, (15/1/2026), yang diikuti 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik. Dilansir dari detik.news, Jumat, (16/1/2026).
Menurut Khofifah, forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan dan memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu frekuensi, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
“Creative financing bukan sekadar alternatif pembiayaan, tetapi strategi kepemimpinan dan tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan sumber pendanaan non-anggaran secara akuntabel dan patuh regulasi,” tegas Khofifah.
Ia menyebut setidaknya ada tiga langkah utama dalam membangun pembiayaan kreatif, yakni mencari sumber pendapatan baru, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif, serta menggeser orientasi dari spending menjadi spending and earning.
Khofifah menegaskan, pencarian pendapatan baru harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Salah satunya dengan mengoptimalkan aset daerah melalui kerja sama operasional (KSO) serta membuka ruang investasi yang sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM.
“Aset lahan milik pemprov sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah. Jika dimaksimalkan, ini bisa menjadi sumber pendapatan baru tanpa menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Selain aset, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar. Jawa Timur memiliki Grand Parent Stock (GPS) untuk jenis ikan tertentu yang dapat dimaksimalkan guna mendukung program nasional dan pengembangan budidaya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pelayanan publik, khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT), agar perizinan dan layanan masyarakat dapat berjalan cepat, efisien, dan terukur.
“Birokrasi harus bergeser dari penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output ke outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Jatim Retreat 2026 turut menghadirkan Guru Besar ITS Surabaya Prof. Mohammad Nuh sebagai narasumber. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang ditopang followership kuat serta perlunya BUMD mengubah orientasi dari pendapatan menuju keuntungan.
“Yang dicari bukan sekadar revenue, tetapi profitabilitas. Jika sumber pendanaan di luar APBD diperkuat, maka APBD akan semakin kokoh,” kata Prof. Nuh. (ivan)
