SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota Surabaya mendorong riset dan inovasi yang memberi dampak nyata bagi warga. Langkah strategis ini ditandai dengan operasional penuh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai perangkat daerah mandiri, yang berfungsi sebagai pusat analisis sebelum kebijakan dan anggaran ditetapkan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan BRIDA kini berdiri terpisah dari Bappedalitbang yang telah bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Seluruh urusan penelitian dan pengembangan (litbang) tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas perannya melalui BRIDA. Dilansir dari antaranews.com, Rabu, (21/1/2026).
“Surabaya menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks. Kita tidak bisa lagi membangun dengan cara kira-kira atau metode lama. BRIDA adalah dapurnya kebijakan. Setiap rupiah APBD harus menghasilkan solusi nyata. Riset jangan berhenti di laporan, tapi harus menjadi aplikasi atau kebijakan yang dirasakan langsung warga,” ujar Eri.
Salah satu perubahan signifikan adalah bergabungnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove langsung di bawah BRIDA. Kebijakan ini mengubah paradigma pengelolaan kawasan Mangrove Gunung Anyar dan Wonorejo.
“Kawasan mangrove tidak lagi sekadar destinasi wisata alam, tetapi dikembangkan sebagai pusat riset konservasi berstandar internasional,” tegas Eri.
Kepala BRIDA Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menambahkan, integrasi UPT Kebun Raya Mangrove bertujuan mengembalikan fungsi ilmiah sesuai standar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kebun Raya Mangrove kini memiliki mandat ilmiah yang kuat. Di bawah BRIDA, fokus kami menjadikannya pusat studi blue carbon sekaligus benteng ekologi kota,” kata Agus.
Ia menegaskan, Surabaya ditargetkan menjadi pilot project nasional dalam pemanfaatan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim, sekaligus membuka potensi ekonomi karbon di wilayah pesisir.
Selain itu, BRIDA dirancang sebagai agregator ekosistem riset dan inovasi. Surabaya, yang memiliki banyak perguruan tinggi berkualitas dan industri strategis, selama ini menyimpan potensi riset besar yang belum terintegrasi secara optimal. Kehadiran BRIDA diharapkan mampu menyinergikan potensi tersebut.
Untuk memperkuat kolaborasi, BRIDA mengembangkan model kerja sama dari pentahelix menjadi heptahelix. Skema ini melibatkan tujuh unsur utama: pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, komunitas, serta pengguna (user).
“Banyak riset kampus yang bagus, tetapi terhenti karena kendala pendanaan atau tidak selaras dengan daya dukung lingkungan. BRIDA bertugas sebagai penghubung. Kami melakukan matchmaking antara peneliti dan lembaga pendanaan agar inovasi bisa dihilirisasi,” pungkas Agus.
Dengan BRIDA, Pemkot Surabaya memastikan riset tidak berhenti di meja birokrasi. Setiap inovasi harus memberi manfaat nyata, mulai dari pengelolaan mangrove hingga kebijakan kota, untuk meningkatkan kualitas hidup warga. (ivan)
