SURABAYA, PustakaJC.co - Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Eri Cahyadi, merespons wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Eri menegaskan, setiap perubahan kebijakan, termasuk mekanisme Pilkada, harus berlandaskan undang-undang serta berpijak pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Dilansir dari jawapos.com, Minggu, (25/1/2026).
“Kita kembali kepada undang-undang dan kembali kepada rakyat. Karena undang-undang tertinggi kita adalah kepentingan rakyat. Jadi biarkan rakyat yang menentukan,” ujar Eri saat diwawancarai awak media, Jumat, (23/1/2026).
Menurutnya, baik lembaga legislatif maupun kepala daerah merupakan representasi rakyat karena sama-sama dipilih melalui proses demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang keinginan publik sebelum memutuskan perubahan sistem Pilkada.
“DPRD dipilih rakyat, wali kota dan kepala daerah juga dipilih rakyat. Maka undang-undangnya seperti apa? Kita lihat keinginan rakyat. Apa yang diinginkan rakyat, itulah yang harus kita jalankan,” tegasnya.
Eri menambahkan, jabatan pemimpin pada hakikatnya adalah amanah rakyat. Setiap keputusan strategis, kata dia, harus berakar pada kebutuhan dan kehendak masyarakat.
“Yang dipilih rakyat itu adalah kita. Tapi kita harus ingat, apa yang diinginkan rakyat. Rakyat ini menginginkan apa,” tandasnya. (ivan)
