Sebagai alternatif di wilayah dengan keterbatasan lahan, seperti Malang Raya, APERSI Jatim mengusulkan pengembangan rumah susun (rusun) subsidi. Hunian vertikal dinilai lebih realistis untuk mendekatkan masyarakat ke pusat kerja dan pendidikan sekaligus menekan mobilitas.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Brigjen Pol Dr Aziz Andriansyah, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dengan seluruh ekosistem perumahan.
“Program tiga juta rumah adalah prioritas Presiden. Kami memahami adanya tumpang tindih kepentingan lahan, termasuk dengan ketahanan pangan. Ini yang sedang kami carikan titik temunya,”kata Aziz.
Untuk wilayah dengan harga lahan tinggi, lanjut Aziz, pembangunan rumah tapak bisa dialihkan ke skema rumah susun subsidi.
“Bentuk bantuan perumahan bersifat adaptif, tergantung kondisi daerah dan kesiapan para pemangku kepentingan. Diskusi lintas sektor ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat,” pungkasnya. (ivan)
