MALANG, PustakaJC.co – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Timur menilai persoalan lahan dan perizinan daerah masih menjadi hambatan utama dalam merealisasikan Program Nasional (Prognas) Tiga Juta Rumah.
Ketua DPD APERSI Jatim, H. Makhrus Sholeh, menyebut melonjaknya harga tanah, khususnya di kawasan perkotaan strategis, membuat pengembang kesulitan menyesuaikan dengan batas harga rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Rabu, (28/1/2026).
“Di Jawa Timur, harga rumah subsidi melalui skema FLPP sudah ditetapkan Rp166 juta. Sementara harga tanah terus naik, terutama di lokasi strategis. Ini tantangan nyata di lapangan,” ujar Makhrus saat pembahasan bersama jajaran pemerintah di Kota Malang, Selasa, (27/1/2026).
Kondisi tersebut, kata Makhrus, memaksa pengembang mengalihkan pembangunan ke wilayah penyangga atau pinggiran kota agar tetap sesuai dengan skema subsidi.
Selain soal lahan, APERSI Jatim juga menyoroti belum seragamnya sistem perizinan di tingkat kabupaten/kota. Perbedaan ritme kerja kepala daerah dinilai berdampak pada lambatnya proses pembangunan perumahan.
“Ada daerah yang sangat responsif sehingga izin cepat terbit, tapi ada juga yang memakan waktu lama. Kami berharap ada sinkronisasi kebijakan dengan kementerian terkait agar perizinan tidak tumpang tindih,” tegasnya.
Sebagai alternatif di wilayah dengan keterbatasan lahan, seperti Malang Raya, APERSI Jatim mengusulkan pengembangan rumah susun (rusun) subsidi. Hunian vertikal dinilai lebih realistis untuk mendekatkan masyarakat ke pusat kerja dan pendidikan sekaligus menekan mobilitas.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Brigjen Pol Dr Aziz Andriansyah, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dengan seluruh ekosistem perumahan.
“Program tiga juta rumah adalah prioritas Presiden. Kami memahami adanya tumpang tindih kepentingan lahan, termasuk dengan ketahanan pangan. Ini yang sedang kami carikan titik temunya,”kata Aziz.
Untuk wilayah dengan harga lahan tinggi, lanjut Aziz, pembangunan rumah tapak bisa dialihkan ke skema rumah susun subsidi.
“Bentuk bantuan perumahan bersifat adaptif, tergantung kondisi daerah dan kesiapan para pemangku kepentingan. Diskusi lintas sektor ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat,” pungkasnya. (ivan)
