Ia menilai, periode kedua kepemimpinan Khofifah membutuhkan percepatan eksekusi kebijakan serta soliditas birokrasi. Kekosongan jabatan justru berisiko memperlambat pengambilan keputusan dan mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
Berdasarkan data, sejumlah jabatan yang masih kosong antara lain Kepala Bappeda Jatim yang saat ini dijabat Plt M Yasin, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air oleh Plt I Nyoman Gunadi, serta Kepala Dinas Perkebunan oleh Plt Heru Suseno.
Selain itu, posisi Kepala Bakorwil Pamekasan juga belum terisi. Bahkan, dua jabatan Staf Ahli Gubernur dan posisi Asisten III Setdaprov Jatim masih kosong tanpa pelaksana tugas.
“Kondisi ini tidak ideal. OPD harus punya pimpinan definitif agar kebijakan bisa dieksekusi cepat dan tepat,” tambahnya.
