JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, mengapresiasi langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data ketenagakerjaan Indonesia per November 2025. Namun, ia menilai data tersebut belum sepenuhnya transparan dan perlu dibuka lebih rinci agar publik memperoleh gambaran utuh kondisi pasar kerja nasional.
BPS mencatat jumlah pengangguran mencapai 7,35 juta orang dari total 155,27 juta angkatan kerja. Meski angka pengangguran turun sekitar 109 ribu orang dibanding Agustus 2025, Irham menilai penjelasan BPS masih menyisakan pertanyaan krusial, terutama terkait kualitas dan keberlanjutan pekerjaan. Dilansir dari nu.or.id, Selasa, (10/2/2026).
“Keterbukaan data ketenagakerjaan adalah hak publik. Tetapi data ini perlu dijelaskan lebih detail, terutama sektor apa saja yang benar-benar menyerap tenaga kerja,” kata Irham, Senin, (9/2/2026).
Ia menyoroti kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang beriringan dengan menurunnya pengangguran. Menurutnya, kondisi itu berpotensi disumbang oleh peningkatan pekerjaan paruh waktu, bukan lapangan kerja mapan dan berkelanjutan.
Irham juga meminta BPS memaparkan data sub-sektor secara rinci, termasuk persentase pertumbuhannya. Tanpa pemetaan jelas, publik dikhawatirkan memperoleh kesan semu bahwa kondisi ketenagakerjaan membaik secara kualitas.
Sorotan lain diarahkan pada meningkatnya jumlah pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan kulit yang berlangsung hampir dua tahun terakhir.
“Pertumbuhan sektor paruh waktu bisa menandakan pekerja terpaksa mengambil pekerjaan tambahan atau kesulitan memperoleh pekerjaan layak dan stabil,” ujarnya.
Irham juga mempertanyakan waktu rilis data ketenagakerjaan pada November 2025. Ia menduga peningkatan serapan tenaga kerja pada periode tersebut dipengaruhi percepatan belanja negara di akhir tahun, mengingat BPS biasanya merilis data ketenagakerjaan melalui Sakernas Februari dan Agustus.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja. Pada periode Agustus–November 2025, sektor akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, serta perdagangan mencatat pertumbuhan tenaga kerja tertinggi. Proporsi pekerja formal juga meningkat menjadi 42,30 persen.
Meski demikian, kualitas dan keberlanjutan lapangan kerja di tengah perlambatan sektor padat karya dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah. (ivan)
