Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan transformasi budaya kerja yang terus diperkuat di seluruh perangkat daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan.
“Rumah sakit adalah representasi paling nyata kehadiran negara. Ketika tata kelolanya bersih dan sistemnya kuat, maka masyarakat akan merasakan pelayanan yang bermutu, akuntabel, dan manusiawi,” katanya.
Khofifah menekankan, sektor kesehatan memiliki posisi strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat. Karena itu, tata kelola rumah sakit harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Hingga 2025, tercatat 10 unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan dua unit kerja meraih WBBM. Selain itu, seluruh perangkat daerah telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan indikator administratif. Ukurannya adalah dampak. Apakah masyarakat lebih mudah mengakses layanan? Apakah prosedur lebih sederhana? Apakah anggaran dikelola lebih akuntabel? Itu yang terus kita kawal,” tegasnya.
