Ia menambahkan, integritas, akuntabilitas, dan orientasi hasil harus menjadi landasan dalam setiap pelayanan publik di Jawa Timur.
“Kita ingin setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab dan setiap layanan publik memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inilah esensi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut pembangunan Zona Integritas sebagai strategi utama dalam membangun budaya kerja berintegritas di instansi pemerintah.
“Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat WBK dan/atau WBBM,”katanya.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (ivan)
