SURABAYA, PustakaJC.co – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu, (11/2/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mengusung tagline “De(AD) mokrasi Indonesia” sebagai kritik terhadap dinamika demokrasi nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Dilansir dari suarasurabaya.net, Kamis, (12/2/2026).
Koordinator Wilayah BEM SI Jatim, Muhammad Aqomaddin, menyampaikan ada dua fokus utama tuntutan dalam aksi tersebut.
Pertama, penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak langsung. Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai berpotensi mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.
“Kami menolak pilkada tidak langsung. Demokrasi harus tetap melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpinnya,” tegas Aqomaddin.
Kedua, BEM SI Jatim mendorong pemerintah agar lebih memprioritaskan pengangkatan guru honorer dan tenaga kesehatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dibandingkan pengangkatan petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai PPPK.
Selain isu demokrasi dan kebijakan pengangkatan PPPK, mahasiswa juga menyoroti persoalan deforestasi, khususnya di Papua. Mereka meminta pemerintah lebih serius menjaga kelestarian hutan.
“Kami berharap pemerintah lebih mementingkan kelestarian hutan di Indonesia, terutama di Papua, daripada program-program yang justru berpotensi merusak hutan,” ujarnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. (ivan)
