MOJOKERTO, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, optimistis penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp5,008 miliar di Kabupaten Mojokerto mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menekan ketimpangan sosial.
Menurut Khofifah, bansos tersebut merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial berbasis data terpadu yang dilakukan secara lintas sektor dan wilayah. Pendekatan ini diyakini dapat memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan. Dilansir dari antaranews.com, Sabtu, (28/2/2026).
“Penyaluran bansos ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial melalui pendekatan lintas sektoral dan spasial berbasis data terpadu,” ujar Khofifah, Jumat, (27/2/2026).
Ia menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak cukup hanya dengan bantuan langsung, tetapi harus diiringi pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
“Kami sangat berharap bantuan ini tepat sasaran dan tepat manfaat, sehingga benar-benar membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Dari total Rp5.008.400.000 bansos yang disalurkan, porsi terbesar berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp2.766.000.000 yang diberikan kepada 1.383 keluarga penerima manfaat.
Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada berbagai kelompok rentan, antara lain:
• Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp349.200.000 untuk 97 penerima
• KIP Program Penanganan Kemiskinan dan Stunting (KIP PPKS) Jawara Rp36.000.000 untuk 12 penerima
• Bantuan permakaman lansia melalui LKS sebesar Rp45.750.000 untuk 10 penerima
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan tali asih kepada pilar sosial, termasuk SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK, dan Tagana, dengan total Rp282.000.000 bagi 137 orang.
Khofifah juga menyalurkan zakat produktif dari BUMD Jatim sebesar Rp25.000.000 kepada 50 penerima sebagai stimulus penguatan usaha ekonomi masyarakat.
Selain bansos individu, Pemprov Jatim turut menggelontorkan bantuan keuangan untuk pemberdayaan desa melalui sejumlah perangkat daerah.
Bantuan tersebut meliputi:
• Bantuan BUMDesa Rp200.000.000 untuk dua desa
• Bantuan Desa Berdaya Rp200.000.000 untuk dua desa
• Program Jatim Puspa Rp349.450.000 untuk dua desa
• Bantuan dari Dinas PU Bina Marga Rp250.000.000
• Bantuan Disbudpar Rp200.000.000
• Bantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp350.000.000
Menurut Khofifah, bantuan pemberdayaan desa ini menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat desa.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu, sehingga secara bertahap dapat mandiri secara ekonomi,” ujar Gubernur Jatim itu.
Dengan berbagai program tersebut, Pemprov Jatim berharap bansos tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di Mojokerto. (ivan)
