SURABAYA, PustakaJC.co – Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah menempatkan pemerintah pada posisi sulit. Opsi menaikkan atau menahan harga BBM sama-sama membawa konsekuensi berat bagi ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai pemerintah sedang menghadapi dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan menahan laju inflasi. Dilansir dari suarasurabaya.net, Rabu, (4/3/2026).
“Kalau tidak dinaikkan BBM, tetap seperti sekarang Rp10.000 untuk Pertalite itu akan menjadi beban bagi APBN. Fiskal kita barangkali tidak kuat. Tapi kalau dinaikkan, pasti memicu inflasi,” ujarnya, Rabu, (4/3/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok. Solar, misalnya, digunakan untuk distribusi logistik. Jika harganya naik, biaya angkut meningkat dan harga barang ikut terdorong.
“Yang paling terdampak rakyat miskin, bahkan yang tidak punya kendaraan bermotor,” tegasnya.
Sebaliknya, jika harga BBM ditahan, beban subsidi energi berpotensi membengkak dan menekan ruang fiskal negara.
Fahmy menjelaskan, ada dua skema yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Pertama, kenaikan proporsional mengikuti lonjakan harga minyak dunia. Kedua, kenaikan terbatas atau tidak proporsional untuk mengurangi tekanan APBN tanpa terlalu membebani masyarakat.
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) memastikan belum ada rencana kenaikan harga BBM meski harga minyak global melonjak.
Data Bloomberg mencatat harga minyak West Texas Intermediate berada di atas 71 dolar AS per barel, sementara Brent mendekati 78 dolar AS per barel setelah sempat naik lebih dari 6 persen.
Keputusan pemerintah dalam waktu dekat akan sangat menentukan, apakah fokus pada menjaga daya beli masyarakat atau mengamankan stabilitas fiskal negara. (ivan)
