SURABAYA, PustakaJC.co – Konflik di kawasan Timur Tengah yang terus memanas memicu kekhawatiran terhadap ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur. Pemerintah pun menyiapkan langkah antisipasi, termasuk skenario evakuasi jika situasi memburuk.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022–2026, tercatat sekitar 7.000 PMI asal Jatim tersebar di sejumlah negara Timur Tengah. Dilansir dari suarasurabaya.net, Kamis, (5/3/2026).
Mayoritas berada di Arab Saudi sebanyak 3.994 orang, disusul Turki 958 orang dan Qatar 638 orang.
Sementara di wilayah yang berdekatan dengan titik konflik, jumlahnya relatif kecil, yakni 13 PMI di Yordania dan 1 PMI di Lebanon.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim, Gimbar Ombai Helawarnana, menegaskan tidak ada penempatan PMI secara legal ke Israel maupun Iran dalam lima tahun terakhir.
“Yang kami catat mereka yang berangkat secara resmi. Yang non-prosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pastinya,” ujarnya, Kamis, (5/3/2026).
Untuk merespons eskalasi konflik, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik di bawah Dirjen Pelindungan. Tim ini bertugas melakukan pendataan dan pemantauan kondisi PMI secara real-time.
Pemerintah juga membuka hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800 guna menerima laporan terkait ancaman keamanan, persoalan gaji, hingga permintaan pemulangan.
“Jika situasi memburuk dan konflik meluas, skenario evakuasi sudah kami siapkan bersama Kementerian Luar Negeri,” kata Gimbar.
Shelter atau safe house di kantor perwakilan RI (KBRI/KJRI) disiapkan sebagai titik kumpul aman bagi WNI dan PMI di negara terdampak.
Apabila terjadi pemulangan massal dan pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, KP2MI akan memfasilitasi transportasi menuju Jawa Timur. Setibanya di Bandara Juanda, BP3MI Jatim memastikan para PMI diantar hingga ke daerah asal.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis bagi PMI yang terdampak konflik.
“Jika ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun trauma akibat perang, kami akan bekerja sama dengan Pemda untuk proses rehabilitasi,” tegasnya.
Pemerintah memastikan langkah antisipasi terus dimatangkan sembari memantau perkembangan situasi geopolitik di kawasan tersebut. (ivan)
