SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah menyiapkan strategi terpadu untuk menghadapi dinamika geopolitik global yang berpotensi mengguncang sektor energi, pangan, dan logistik.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas. Ini risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Khofifah, Kamis, (26/3/2026).
Menurutnya, tantangan global harus dijawab dengan penguatan ketahanan daerah serta peningkatan kapasitas adaptasi agar tetap tangguh sekaligus mampu menangkap peluang di tengah ketidakpastian. Dilansir dari antaranews.com, (Kamis, (26/3/2026).
Sebagai motor ekonomi nasional, Jawa Timur mencatat kontribusi 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap nasional. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan 5,33 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Kontribusi Jatim mencapai 7,5 persen secara nasional dan menempati posisi ketiga. Pada triwulan IV 2025, investasi tumbuh 31,6 persen secara kuartalan dan 11,4 persen secara tahunan.
Di sektor logistik, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi simpul distribusi utama, melayani 24 dari 41 rute tol laut serta menyuplai hampir 80 persen logistik ke 19 provinsi di Indonesia Timur.
Jawa Timur juga dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi. Cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 825,36 ton.
“Menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Jawa Timur harus menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Pemprov Jatim memperkuat ekosistem pangan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan distribusi pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi lewat program Jatim Agro-Hub. Stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota.
Di sektor energi, pemerintah memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap aman meski harga energi global fluktuatif. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) juga terus digenjot dengan kapasitas mencapai 709,13 MW.
Langkah efisiensi turut ditempuh melalui kebijakan work from home (WFH), pengurangan perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, dukungan terhadap UMKM diperkuat melalui relaksasi dan restrukturisasi kredit. Perlindungan sosial juga diperluas melalui PKH Plus, bantuan disabilitas, BLT buruh, hingga dukungan permodalan bagi masyarakat rentan.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali,” kata Khofifah. (ivan)
