SURABAYA, PustakaJC.co — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN Pemprov Jatim tidak boleh berhenti sebagai langkah simbolis tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilengkapi parameter evaluasi yang terukur agar benar-benar berdampak pada efisiensi energi.
“Kebijakan ini tidak boleh bersifat simbolik semata tanpa ukuran keberhasilan yang jelas,” ujar Sri Wahhyuni, dikutip dari jatimpos.co, Sabtu, (28/3/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan target penghematan energi tercapai secara signifikan dan terdokumentasi secara transparan.
Ia menekankan, penghematan energi tidak boleh hanya menjadi pergeseran pola kerja, melainkan harus berdampak nyata terhadap penurunan konsumsi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik juga tidak boleh menurun.
