SURABAYA, PustakaJC.co — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN Pemprov Jatim tidak boleh berhenti sebagai langkah simbolis tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilengkapi parameter evaluasi yang terukur agar benar-benar berdampak pada efisiensi energi.
“Kebijakan ini tidak boleh bersifat simbolik semata tanpa ukuran keberhasilan yang jelas,” ujar Sri Wahhyuni, dikutip dari jatimpos.co, Sabtu, (28/3/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan target penghematan energi tercapai secara signifikan dan terdokumentasi secara transparan.
Ia menekankan, penghematan energi tidak boleh hanya menjadi pergeseran pola kerja, melainkan harus berdampak nyata terhadap penurunan konsumsi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik juga tidak boleh menurun.
Selain itu, Sri Wahyuni menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung sistem kerja jarak jauh. Tanpa dukungan sistem yang memadai serta budaya kerja berbasis kinerja, kebijakan WFH berpotensi memunculkan inefisiensi baru di birokrasi.
DPRD Jatim, lanjutnya, akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi berkala dan keterbukaan data menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam merespons tantangan krisis energi global.
“Kami mendorong evaluasi rutin, transparansi data penghematan energi, serta kesiapan infrastruktur digital. Tanpa itu, kebijakan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi baru,” tegasnya.
Sementara itu, kebijakan WFH setiap hari Rabu yang diterapkan Pemprov Jatim didasarkan pada kajian mobilitas ASN yang rata-rata menempuh jarak sekitar 28 kilometer per hari. Pengurangan mobilitas ini diperkirakan mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga ratusan ribu liter per pekan.
Hari Rabu dipilih untuk menghindari potensi long weekend. Namun, Sri Wahyuni mengingatkan agar alasan tersebut tidak menggeser fokus utama kebijakan, yakni efisiensi energi yang terukur.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah adaptif Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam merespons isu krisis energi global.
“Ini adalah langkah adaptif yang menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis global,” pungkasnya. (ivan)
