SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Kota Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan parkir nontunai yang mulai diberlakukan secara efektif melalui skema voucher dan sistem perbankan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret untuk mengurai berbagai persoalan parkir yang selama ini menjadi sorotan publik. Dilansir dari antaranews.com, Minggu, (29/3/2026).
“Penerapan parkir nontunai ini langkah bagus sebagai bentuk transparansi dan pengumuman kepada masyarakat,” ujarnya, Sabtu, (28/3/2026).
Menurutnya, kebijakan ini diharapkan mampu menjawab polemik parkir yang dalam enam bulan terakhir ramai diperbincangkan warga. Ia juga menegaskan bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memiliki komitmen kuat untuk menata sistem parkir agar lebih modern, tertib, dan memudahkan masyarakat.
“Surabaya ini etalase Jawa Timur, sehingga setiap kebijakan akan menjadi perhatian dan bisa menjadi percontohan daerah lain,” katanya.
Fathoni menambahkan, Dinas Perhubungan sebagai leading sector harus proaktif menggandeng seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar implementasi berjalan maksimal tanpa celah.
Menurutnya, peran camat dan lurah juga penting, tidak hanya dalam sosialisasi, tetapi juga pengawasan langsung di lapangan.
“Dengan cakupan parkir yang luas dan keterbatasan SDM, kolaborasi antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan,” jelasnya.
Ia berharap penerapan parkir nontunai bisa diberlakukan di seluruh titik parkir di Surabaya tanpa pengecualian, sehingga tidak ada lagi transaksi tunai.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
“Jangan sampai sudah bagus di banyak titik, tapi masih ada yang tunai lalu diviralkan. Penutupan titik parkir yang melanggar harus dilakukan agar ada efek jera,” tegasnya.
Kebijakan parkir nontunai ini diharapkan mampu menciptakan sistem parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan di Kota Surabaya. (ivan)
