SURABAYA, PustakaJC.co - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Surabaya, Selasa (14/4/2026), dengan penegasan bahwa arah pembangunan harus presisi, inklusif, dan berbasis data.
Forum strategis ini turut dihadiri Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama kepala daerah dan lintas sektor.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata,” ujar Khofifah.
Dalam arahannya, Khofifah menekankan pentingnya sinkronisasi pusat dan daerah serta penguatan data seperti DTSEN agar kebijakan tepat sasaran. Fokus pembangunan tetap pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan inklusif.
Di sektor kesehatan, capaian JKN telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menunjukkan kinerja positif, didukung penguatan Ponkesdes di berbagai wilayah.
Sementara itu, ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi tantangan. Wilayah utara mendominasi kontribusi ekonomi, sedangkan wilayah selatan dan Madura terus digenjot melalui pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang kini telah mencapai 62,2 persen.
Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 8,58 juta penerima manfaat di Jawa Timur. Di sisi lain, sebanyak 8.494 Koperasi Merah Putih telah terbentuk sebagai upaya memperkuat ekonomi desa.
Namun di balik ambisi besar tersebut, perhatian kini tertuju pada kekuatan fiskal daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan realisasi APBD 2025, pendapatan daerah Jawa Timur mencapai sekitar Rp29,88 triliun atau melampaui target lebih dari 100 persen. Dari jumlah tersebut, PAD menjadi komponen utama dengan kisaran realisasi sekitar Rp17 triliun.
Pajak Kendaraan Jadi Tulang Punggung PAD
Struktur PAD Jawa Timur masih sangat ditopang oleh sektor pajak daerah yang berkontribusi sekitar 70–75 persen. Dari sektor ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi penyumbang terbesar.
Dominasi pajak kendaraan ini menunjukkan bahwa kekuatan fiskal Jawa Timur sangat bergantung pada tingkat kepemilikan dan transaksi kendaraan bermotor di masyarakat.
Kondisi ini sekaligus menjadi peluang dan tantangan. Di satu sisi, tingginya jumlah kendaraan memberikan basis pajak yang kuat. Namun di sisi lain, ketergantungan yang besar terhadap sektor ini berpotensi menjadi risiko jika terjadi penurunan daya beli atau transaksi kendaraan.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyebut alokasi anggaran menjadi isu krusial dalam perencanaan pembangunan daerah untuk ke depannya. Sebab struktur pendapatan daerah Jatim masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor.
Pendapatan tersebut harus dibagi untuk pembangunan jalan dan alokasi pada sektor pendidikan serta kesehatan sesuai mandang undang-undang.
“Inilah yang kita ingin menyeimbangkan. Bahwa provinsi punya mandat dari sumber ini. Untuk membiayai jalan juga. Tapi, provinsi juga punya tanggung jawab menggunakan pendapatan tersebut untuk pendidikan, untuk kesehatan,” jelasnya.
Sepanjang 2025, Bapenda Jatim mencatat capaian positif dengan keberhasilan mendorong realisasi pendapatan melampaui target. Hal ini didukung berbagai inovasi seperti digitalisasi pembayaran pajak, program pemutihan denda, serta optimalisasi layanan Samsat, termasuk Samsat keliling dan drive thru.
Langkah tersebut terbukti efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga stabilitas PAD di tengah dinamika ekonomi.
Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dan kekuatan PAD menjadi kunci agar program-program strategis tidak hanya ambisius, tetapi juga memiliki daya dukung pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas sektor adalah fondasi kokoh untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Khofifah. (int)
