SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi dilantik sebagai Koordinator Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf di Gedung Musdalifah, Asrama Haji Surabaya, Jumat, (17/4/2026).
"Pelayanan yang baik akan mencerminkan kualitas penyelenggaraan haji di Tanah Air. Untuk itu, citra Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di pundak PPIH Embarkasi Surabaya. Niatkan setiap pengabdian lillahi ta’ala, insya Allah bernilai pahala,” kata Gubernur Khofifah. Demikian dikutip dari jatimnow.com, Jum'at, (17/4/2026).
Sebanyak 23 petugas PPIH Embarkasi Surabaya turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Mereka bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan kepada jemaah agar dapat menjalankan ibadah haji sesuai syariat, sekaligus mendorong kemandirian dalam penyelenggaraan haji nasional.
"Apabila pelayanan PPIH baik, maka citra pemerintah juga baik, begitu pula sebaliknya. Maka mari kita berikan dedikasi terbaik,” tambahnya.
Khofifah menyampaikan, jumlah jemaah haji Embarkasi Surabaya tahun ini mencapai 44.087 orang. Rinciannya terdiri dari 43.623 jemaah dan 464 petugas kloter yang terbagi dalam 116 kelompok terbang (kloter).
Mayoritas jemaah berasal dari Jawa Timur sebanyak 42.409 orang. Selain itu, terdapat jemaah dari Bali sebanyak 698 orang dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 516 orang.
Jadwal keberangkatan dimulai pada 21 April 2026, dengan kloter pertama berasal dari Kabupaten Probolinggo yang akan masuk ke Asrama Haji. Sementara itu, kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 20 Mei 2026, yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten/Kota Kediri, serta Kota Surabaya.
Menurut Khofifah, besarnya jumlah jemaah menunjukkan bahwa tugas PPIH Embarkasi Surabaya merupakan amanah berskala nasional. Hal ini karena pelayanan tidak hanya mencakup jemaah dari Jawa Timur, tetapi juga dari provinsi lain.
Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan petugas akan berdampak langsung terhadap citra pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, seluruh petugas diminta bekerja dengan dedikasi tinggi dan niat pengabdian.
Selain itu, Khofifah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari pelayanan, transportasi, kesehatan hingga keamanan. Sinergi tersebut dinilai krusial agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan tertib, lancar, dan responsif terhadap berbagai dinamika di lapangan. (frchn)
