SURABAYA, PustakaJC.co – Upaya transformasi digital dalam pelayanan publik terus didorong pemerintah, termasuk dalam sektor perpajakan kendaraan bermotor. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 yang menjadi momentum penting bagi seluruh daerah, termasuk Jawa Timur, untuk mempercepat inovasi layanan berbasis teknologi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, turut hadir dalam forum strategis tersebut yang digelar di Ballroom Padma Hotel Semarang, Rabu (22/04/2026). Rakor ini menjadi ajang konsolidasi nasional dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi peningkatan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Dalam forum tersebut, Kakorlantas Polri, Agus Suryonugroho, hadir bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, serta Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaludin. Ketiganya menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga melalui transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Rakor ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, tetapi menjadi titik temu gagasan besar untuk menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Salah satu isu utama yang dibahas adalah bagaimana Samsat di seluruh Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat yang kini menginginkan layanan serba cepat dan praktis.
Transformasi digital dalam layanan Samsat sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai inovasi seperti Samsat Online Nasional (Samolnas), aplikasi pembayaran pajak kendaraan melalui mobile banking, hingga integrasi data kendaraan berbasis elektronik.
Menurut data dari Korlantas Polri, implementasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) menjadi salah satu terobosan signifikan dalam mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melakukan registrasi, pembayaran, hingga pengesahan STNK secara daring.
Di Jawa Timur sendiri, Bapenda telah mengembangkan berbagai inovasi layanan digital seperti e-Samsat Jatim, layanan drive thru, hingga Samsat keliling berbasis digital yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi antrean di kantor Samsat.
Bobby Soemiarsono menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan pola pikir pelayanan. Ia menyebutkan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kemudahan masyarakat, bukan lagi sekadar prosedur administratif.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan yang modern dan responsif. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya dalam forum tersebut.
Secara nasional, kontribusi pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sektor ini menyumbang lebih dari 30 persen PAD di banyak provinsi, termasuk Jawa Timur yang menjadi salah satu penyumbang terbesar.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses layanan di daerah terpencil yang membutuhkan solusi berbasis teknologi.
Melalui Rakor ini, pemerintah mendorong integrasi sistem data antar lembaga, termasuk Korlantas Polri, Kemendagri, dan Jasa Raharja. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan satu data kendaraan nasional yang akurat dan real-time, sehingga meminimalisir potensi kebocoran pendapatan serta meningkatkan efisiensi pelayanan.
Selain itu, penguatan keamanan data juga menjadi perhatian utama. Dalam era digital, perlindungan data pribadi wajib pajak menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pengembangan sistem Samsat ke depan harus mengedepankan prinsip keamanan siber yang kuat.
Bagi Jawa Timur, keikutsertaan dalam Rakor ini menjadi langkah strategis untuk terus memperkuat posisi sebagai salah satu provinsi dengan inovasi pelayanan publik terbaik. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan BUMN seperti Jasa Raharja menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pelayanan yang terintegrasi.
Ke depan, diharapkan layanan Samsat tidak hanya sekadar menjadi tempat pembayaran pajak, tetapi juga menjadi simbol pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Transformasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berbasis digital.
Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, pelayanan Samsat di Indonesia, khususnya Jawa Timur, diharapkan mampu menjadi role model pelayanan publik yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. (int)
