SURABAYA, PustakaJC.co - Langit di atas Kota Surabaya siang itu menggantung kelabu. Awan tebal menutup cahaya, menciptakan suasana sendu yang kontras dengan dinginnya ruangan ber-AC di lantai dua Gedung Siola, Jalan Tunjungan. Di dalam kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), pembicaraan tentang masa depan justru terasa hangat—tentang harapan anak-anak muda yang selama ini terhalang biaya untuk kuliah.
Di ruang itu, Kepala Bidang Kepemudaan, Farida Fitrianing Arum, didampingi Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda Adonikam Atmoko Adi., memaparkan arah baru program bantuan biaya perkuliahan Pemkot Surabaya. Program yang sebelumnya dikenal berbasis prestasi, kini bertransformasi menjadi lebih tajam: menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Mulai 2026 ini sasarannya, yaitu warga miskin dan pramiskin atau yang masuk Desil 1 sampai 5.” Ujar Farida saat diwawancari Jurnalis PustakaJC.co, Rabu, (29/4/2026).
Perubahan itu merujuk pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah kota dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi pemuda kurang mampu. Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Berbeda dari program beasiswa pada umumnya, bantuan ini hanya diberikan kepada mereka yang sudah resmi diterima di perguruan tinggi. Artinya, calon penerima harus terlebih dahulu lolos seleksi kampus.
“Namanya bantuan biaya perkuliahan, jadi memang harus sudah kuliah dulu baru bisa mengajukan,” tegasnya.
