Program ini tidak lepas dari potensi penyimpangan. Farida mengakui, kasus “ngaku miskin” bukan hal baru. Namun, untuk tahun 2026, sistem diperketat.
“Sekarang kita pakai data desil dari pusat. Itu sudah sinkron, tidak bisa diubah-ubah,” jelasnya.
Data tersebut berasal dari sistem nasional yang melibatkan survei berbagai indikator sosial-ekonomi. Disbudporapar hanya sebagai pengguna data, bukan penentu.
Selain itu, status penerima juga terus dipantau. Jika ditemukan pelanggaran seperti menikah, putus kuliah, atau memalsukan data, bantuan langsung dihentikan dan bahkan bisa diminta dikembalikan.
