Ia menambahkan, DPRD melalui Komisi C akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut oleh pihak eksekutif.
Selain itu, Pansus BUMD juga telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang dinilai berhasil mengelola BUMD secara optimal. Hasil pembelajaran tersebut diharapkan bisa menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja BUMD di Jawa Timur.
“BUMD yang sudah bagus di daerah lain bisa jadi contoh. Harapannya, Jawa Timur juga bisa menerapkan hal yang sama, terutama untuk yang masih kurang optimal,” pungkasnya.
Dengan rekomendasi yang sudah diserahkan, publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah provinsi—apakah evaluasi benar-benar dijalankan, atau hanya berhenti sebagai catatan tanpa perubahan berarti. (ivan)
