SURABAYA, PustakaJC.co - Aktivitas di Gedung DPRD Jawa Timur belum sepenuhnya usai meski rapat paripurna telah ditutup. Sejumlah anggota dewan masih melanjutkan agenda rapat internal, sementara beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meninggalkan ruang sidang satu per satu. Di tengah suasana itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan optimisme pemerintah provinsi usai seluruh fraksi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rabu, (13/4/2026).
Menurut Adhy, mayoritas fraksi telah menyatakan sepakat dan menerima laporan tersebut, meski tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Jadi kalau hari ini sudah putus ya, kita sudah menerima laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2025. Semua fraksi menyatakan sepakat, setuju, ada beberapa catatan sedikit yang sudah ditindaklanjuti kalau memang itu kewenangan dari provinsi,” ujarnya usai rapat paripurna.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, catatan dari DPRD bukan sekadar kritik administratif. Adhy menilai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya bisa lebih baik.
“Nah, menurut kita tentu akan kita lakukan dengan langkah-langkah perbaikan, kemudian perbaikan yang memang artinya membuat tahun depan kita lebih baik,” kata Adhy.
Ia juga menyinggung sejumlah indikator pembangunan yang dinilai tetap menunjukkan capaian positif. Salah satunya terkait angka stunting di Jawa Timur yang disebut masih termasuk rendah dibandingkan daerah lain secara nasional.
“Tadi target-target yang disampaikan walaupun secara provinsi ada yang kurang, tapi kalau kita bandingkan secara nasional justru ada yang sebetulnya seperti stunting tadi kan terendah,” ucapnya.
Meski demikian, Adhy mengakui masih ada disparitas di beberapa sektor pembangunan. Namun menurutnya, persoalan tersebut bukan semata tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Ya paling disparitasnya seperti itu. Tentu tanggung jawab kita bersama bukan hanya provinsi,” imbuhnya.
Ia menegaskan, secara umum capaian indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2025 berada di angka sekitar 98 persen. Sementara terkait beberapa indikator yang masih dalam proses penilaian, Adhy memastikan pemerintah pusat belum menetapkan hasil finalnya.
“Prinsipnya ada 98 persen tercapai indikatornya. Kalau pun ada yang terkait LH, itu ada suratnya dari Dirjen LH bahwa masih proses penetapan penilaian. Jadi belum tentu itu juga tidak tercapai,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Adhy menyebut capaian tahun ini secara keseluruhan dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jadi prinsipnya lebih bagus dari tahun kemarin,” pungkas Sekdaprov Jatim ini. (ivan)
