Mereka mengusulkan penerapan program wajib belajar 14 tahun disertai beasiswa penuh bagi siswa miskin hingga jenjang diploma satu atau diploma dua.
“Jika ada anak putus sekolah, pemerintah desa hingga kecamatan harus ikut bertanggung jawab mencari solusi,” kata Erick.
Sorotan lain muncul pada sektor kesehatan. Fraksi PDI Perjuangan menilai angka stunting di sejumlah daerah Jawa Timur masih cukup tinggi, termasuk di wilayah Jember dan beberapa kawasan kepulauan.
Karena itu, pemerintah diminta memperkuat layanan kesehatan dasar, meningkatkan akses layanan puskesmas di daerah terpencil, serta memperluas bantuan jaminan kesehatan bagi warga miskin.
Dalam rapat tersebut, fraksi juga menyinggung lemahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa dinas disebut memiliki realisasi anggaran di bawah 85 persen hingga akhir tahun anggaran 2025.
Menurut mereka, kondisi itu menunjukkan masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Anggaran yang tidak terserap maksimal berarti program untuk rakyat ikut tertunda. Ini harus menjadi evaluasi serius,” tuturnya.
