SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur tak sekadar menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna DPRD Jatim, fraksi berlambang banteng moncong putih itu juga membongkar sederet persoalan krusial mulai ketimpangan investasi, tingginya angka stunting, lemahnya serapan anggaran OPD, hingga buruknya tata kelola BUMD.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, (13/5/2026), dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap laporan panitia khusus hasil pembahasan kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur, Erick Komala, mengatakan pembahasan LKPJ harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“LKPJ ini bukan sekadar formalitas tahunan. Semua catatan strategis DPRD harus menjadi bahan evaluasi serius agar pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
