Fraksi juga meminta proses rekrutmen direksi dan komisaris dilakukan secara terbuka dengan pengawasan tim independen serta melibatkan akademisi agar terhindar dari konflik kepentingan.
Di akhir pandangan fraksi, seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025 diminta menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027 mendatang. (ivan)
