SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur tak sekadar menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna DPRD Jatim, fraksi berlambang banteng moncong putih itu juga membongkar sederet persoalan krusial mulai ketimpangan investasi, tingginya angka stunting, lemahnya serapan anggaran OPD, hingga buruknya tata kelola BUMD.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, (13/5/2026), dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap laporan panitia khusus hasil pembahasan kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur, Erick Komala, mengatakan pembahasan LKPJ harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“LKPJ ini bukan sekadar formalitas tahunan. Semua catatan strategis DPRD harus menjadi bahan evaluasi serius agar pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 sebesar 5,3 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Namun, fraksi menilai pertumbuhan ekonomi tersebut belum merata. Sebab, realisasi investasi masih terpusat di sejumlah wilayah tertentu. Bahkan sekitar 78 persen investasi disebut hanya masuk ke lima kabupaten/kota besar seperti Surabaya dan Sidoarjo.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai serius mendorong pemerataan investasi dengan memperkuat kawasan industri baru di wilayah selatan dan daerah tapal kuda.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberi insentif pajak daerah dan kemudahan lahan investasi untuk menarik investor masuk ke daerah yang selama ini tertinggal.
Tak hanya ekonomi, sektor pendidikan turut menjadi perhatian serius. Fraksi menilai disparitas pendidikan antarwilayah masih tinggi dan angka putus sekolah di beberapa daerah belum tertangani maksimal.
Mereka mengusulkan penerapan program wajib belajar 14 tahun disertai beasiswa penuh bagi siswa miskin hingga jenjang diploma satu atau diploma dua.
“Jika ada anak putus sekolah, pemerintah desa hingga kecamatan harus ikut bertanggung jawab mencari solusi,” kata Erick.
Sorotan lain muncul pada sektor kesehatan. Fraksi PDI Perjuangan menilai angka stunting di sejumlah daerah Jawa Timur masih cukup tinggi, termasuk di wilayah Jember dan beberapa kawasan kepulauan.
Karena itu, pemerintah diminta memperkuat layanan kesehatan dasar, meningkatkan akses layanan puskesmas di daerah terpencil, serta memperluas bantuan jaminan kesehatan bagi warga miskin.
Dalam rapat tersebut, fraksi juga menyinggung lemahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa dinas disebut memiliki realisasi anggaran di bawah 85 persen hingga akhir tahun anggaran 2025.
Menurut mereka, kondisi itu menunjukkan masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Anggaran yang tidak terserap maksimal berarti program untuk rakyat ikut tertunda. Ini harus menjadi evaluasi serius,” tuturnya.
Meski begitu, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi capaian pendapatan daerah Jawa amanTimur tahun 2025 yang mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara realisasi belanja daerah tercatat mencapai Rp31,20 triliun atau sekitar 93,82 persen dari target APBD.
Fraksi juga menyoroti besarnya ketergantungan Jawa Timur terhadap transfer pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Jatim diminta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset dan optimalisasi BUMD.
Sorotan paling tajam diarahkan kepada keberadaan BUMD yang dinilai belum sepenuhnya sehat dan profesional.
Fraksi PDI Perjuangan bahkan meminta dilakukan restrukturisasi total terhadap BUMD yang terus merugi dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“BUMD jangan sampai hanya menjadi tempat parkir politik atau sekadar mesin kekuasaan. Pengelolaannya harus profesional dan transparan,” tegas Jubir Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timu itu.
Fraksi juga meminta proses rekrutmen direksi dan komisaris dilakukan secara terbuka dengan pengawasan tim independen serta melibatkan akademisi agar terhindar dari konflik kepentingan.
Di akhir pandangan fraksi, seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025 diminta menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027 mendatang. (ivan)
