Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga membuka peluang pembiayaan melalui program CSR serta dukungan iklan di lokasi strategis.
Dalam kesempatan itu, Dudy menegaskan pemerintah serius memperkuat keselamatan perlintasan sebidang. Bahkan, Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan langsung agar percepatan penanganan segera dilakukan, termasuk pembangunan flyover di wilayah Bekasi.
“Presiden menyoroti masih banyaknya lintasan kereta api yang belum dijaga dan menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perhubungan bersama PT KAI, DJKA, KNKT, Danantara, dan BPP BUMN telah memulai program penanganan perlintasan sebidang sejak 5 Mei 2026.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penutupan 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi serta peningkatan keselamatan di titik prioritas nasional.
“Seluruh pihak telah menyatakan komitmen bersama untuk melakukan penutupan terhadap 172 perlintasan sebidang yang berisiko tinggi,” pungkas Dudy. (ivan)
