SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengubah arah kebijakan bantuan sosial (bansos) dari sekadar bantuan konsumtif menjadi program pemberdayaan masyarakat. Langkah itu dilakukan agar bansos tidak hanya membantu warga bertahan hidup, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi penerima.
Sepanjang 2026, berbagai program bansos terus digulirkan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Bantuan diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, buruh rentan, hingga masyarakat desa melalui berbagai skema perlindungan sosial. Dilansir dari antaranews.com, Senin, (25/5/2026).
Di Kediri, misalnya, lansia penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus menerima bantuan untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Sementara di Tuban, bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disalurkan kepada buruh pabrik rokok yang terdampak tekanan ekonomi.
Selain itu, bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas juga disalurkan di sejumlah daerah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan.
Pemprov Jatim juga mulai mengintegrasikan bansos dengan program pemberdayaan ekonomi seperti zakat produktif, bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program desa berdaya, hingga penguatan usaha mikro masyarakat.
Kebijakan itu dinilai penting karena persoalan kemiskinan tidak hanya dipicu rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, hingga lemahnya perlindungan sosial bagi pekerja informal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa Timur memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banyak keluarga masih berada dalam kategori rentan miskin dan mudah terdampak ketika menghadapi PHK, sakit, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok.
Karena itu, bansos tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan sosial masyarakat.
Meski demikian, tantangan utama penyaluran bansos masih berkaitan dengan akurasi data penerima. Di lapangan, masih ditemukan warga yang dinilai sudah mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan justru belum terdaftar.
Kondisi itu memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah bersama pendamping sosial dan perangkat desa terus melakukan pemutakhiran data penerima bansos.
Digitalisasi penyaluran bantuan juga mulai diterapkan untuk meminimalkan kebocoran dan memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.
Namun, sejumlah pihak menilai keberhasilan bansos tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan. Program bantuan dinilai harus mampu menciptakan mobilitas ekonomi sehingga penerima perlahan dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan pemerintah.
Program pemberdayaan pun diharapkan lebih realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bantuan usaha kecil misalnya, perlu dibarengi pendampingan, pelatihan pemasaran, hingga akses distribusi agar usaha penerima dapat berkembang.
Pemprov Jawa Timur juga didorong untuk terus menjaga transparansi dan ketepatan sasaran bansos agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan harga kebutuhan pokok, bansos masih menjadi kebutuhan mendesak bagi banyak warga. Namun, tujuan akhirnya tetap sama, yakni menjadikan masyarakat lebih mandiri dan mampu bangkit secara ekonomi tanpa bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang. (ivan)
