Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur menyalurkan bantuan senilai Rp845,9 juta. Bantuan tersebut meliputi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada tiga desa penerima, program Desa Berdaya bagi dua desa masing-masing senilai Rp100 juta, serta bantuan Jatim Puspa kepada tiga desa dengan total nilai Rp300,9 juta.
Pemprov Jatim juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp45 juta untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi.
Pada sektor pembangunan desa, total bantuan keuangan yang disalurkan mencapai Rp25,184 miliar. Sebanyak empat desa menerima bantuan dari DPMD Jatim senilai Rp275 juta, sedangkan 62 desa memperoleh dukungan dari sektor perumahan dan permukiman melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp15,082 miliar.
Di bidang infrastruktur, Dinas PU Bina Marga menyalurkan bantuan senilai Rp4,155 miliar kepada delapan desa. Selain itu, satu desa menerima bantuan sektor pariwisata sebesar Rp200 juta, sementara 25 desa mendapatkan dukungan sektor pertanian dengan total nilai Rp4,647 miliar.
Khofifah menegaskan bahwa berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan yang diberikan pemerintah harus mampu menciptakan efek pengungkit bagi ketahanan ekonomi keluarga maupun masyarakat secara luas.
“Berbagai program bantuan harus digunakan sebaik-baiknya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, meningkatkan kemandirian serta menumbuhkan semangat kewirausahaan,” tegasnya.
Pemprov Jatim berharap berbagai bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Ngawi. (ivan)
