NGAWI, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan sosial dan bantuan pembangunan desa senilai Rp32,16 miliar kepada masyarakat Kabupaten Ngawi. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Jatim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan daya beli dan perlindungan sosial. Dilansir dari jawapos.com, Senin, (8/6/2026).
“Kegiatan yang kita laksanakan hari ini di Ngawi adalah bagian dari ikhtiar Pemprov Jatim untuk membangun penguatan daya beli masyarakat, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah, Minggu, (7/6/2026).
Melalui Dinas Sosial Jawa Timur, bantuan yang disalurkan mencapai Rp6,107 miliar. Program tersebut meliputi PKH Plus bagi 2.024 keluarga penerima manfaat dengan nilai Rp2 juta per keluarga per tahun.
Selain itu, Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) diberikan kepada 474 buruh pabrik rokok sebesar Rp1 juta per penerima per tahun. Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) juga disalurkan kepada 230 penerima dengan nilai Rp3,6 juta per tahun.
Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan KIP Putri Jawara kepada 100 penerima dan KIP PPKS Jawara kepada tiga penerima. Masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta per tahun untuk mendukung keberlangsungan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima.
Dukungan bagi pilar sosial juga diberikan melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan tali asih senilai Rp334,4 juta. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang selama ini aktif mendampingi masyarakat.
Selain itu, bantuan permakanan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD) disalurkan kepada 25 penerima manfaat dengan total nilai Rp114,375 juta guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan.
Partisipasi juga datang dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur melalui penyaluran zakat produktif kepada 50 penerima manfaat. Setiap penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp500 ribu untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur menyalurkan bantuan senilai Rp845,9 juta. Bantuan tersebut meliputi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada tiga desa penerima, program Desa Berdaya bagi dua desa masing-masing senilai Rp100 juta, serta bantuan Jatim Puspa kepada tiga desa dengan total nilai Rp300,9 juta.
Pemprov Jatim juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp45 juta untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi.
Pada sektor pembangunan desa, total bantuan keuangan yang disalurkan mencapai Rp25,184 miliar. Sebanyak empat desa menerima bantuan dari DPMD Jatim senilai Rp275 juta, sedangkan 62 desa memperoleh dukungan dari sektor perumahan dan permukiman melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp15,082 miliar.
Di bidang infrastruktur, Dinas PU Bina Marga menyalurkan bantuan senilai Rp4,155 miliar kepada delapan desa. Selain itu, satu desa menerima bantuan sektor pariwisata sebesar Rp200 juta, sementara 25 desa mendapatkan dukungan sektor pertanian dengan total nilai Rp4,647 miliar.
Khofifah menegaskan bahwa berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan yang diberikan pemerintah harus mampu menciptakan efek pengungkit bagi ketahanan ekonomi keluarga maupun masyarakat secara luas.
“Berbagai program bantuan harus digunakan sebaik-baiknya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, meningkatkan kemandirian serta menumbuhkan semangat kewirausahaan,” tegasnya.
Pemprov Jatim berharap berbagai bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Ngawi. (ivan)
