Menurut Nanik, kebijakan moratorium dilakukan untuk memetakan kembali kebutuhan riil layanan MBG di setiap daerah agar distribusi program lebih merata dan tepat sasaran.
“Per hari ini jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account mencapai 27.877 titik. Kita hentikan dulu penambahan yang baru untuk dilakukan penataan,” katanya.
Selain menghentikan pembangunan dapur baru, BGN juga menunda sementara proses pendaftaran SPPG baru hingga proses evaluasi selesai dilakukan.
Nanik mengakui saat ini sebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan layanan di setiap provinsi sebelum membuka kembali pembangunan dapur baru.
“Kami ingin melihat kebutuhan riil masing-masing daerah. Jawa Timur butuh berapa, Jawa Tengah berapa, Jawa Barat berapa, sehingga program ini lebih efektif,” ujarnya.
Di sisi lain, BGN juga mulai mengurangi ketergantungan pembangunan dapur MBG terhadap APBN, khususnya untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dukungan pembiayaan akan didorong melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, maupun kerja sama dengan dunia usaha.
