Ke depan, pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG akan dilakukan guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan program ini tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan dan ketepatan sasaran,” pungkas Nanik.
Pemerintah mengungkap temuan indikasi pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun dan memutuskan melakukan moratorium sementara pembukaan dapur serta titik layanan baru untuk penataan program. (ivan)
