JAKARTA, PustakaJC.co – Pemerintah menemukan indikasi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp12 triliun per tahun. Temuan tersebut muncul setelah jumlah titik layanan MBG membengkak hingga 6.877 titik di luar perencanaan awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, jumlah titik layanan MBG saat ini mencapai 27.877 titik. Angka tersebut jauh di atas target awal yang direncanakan sebanyak 21.000 titik.
“Kalau ada penambahan 6.877 titik dan setiap titik membutuhkan sekitar Rp6 juta per hari, maka terjadi pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan. Kalau dihitung setahun bisa mencapai Rp12 triliun,” kata Zulkifli Hasan saat rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, (11/6/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditata oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar tata kelola program MBG dibenahi dalam waktu satu bulan ke depan. Program yang berjalan baik akan tetap dilanjutkan, sedangkan berbagai persoalan yang ditemukan akan segera diperbaiki.
“Program MBG merupakan program prioritas Presiden yang sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya memang ditemukan sejumlah persoalan yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya mulai melakukan langkah efisiensi dengan menghentikan sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru MBG di seluruh Indonesia.
Menurut Nanik, kebijakan moratorium dilakukan untuk memetakan kembali kebutuhan riil layanan MBG di setiap daerah agar distribusi program lebih merata dan tepat sasaran.
“Per hari ini jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account mencapai 27.877 titik. Kita hentikan dulu penambahan yang baru untuk dilakukan penataan,” katanya.
Selain menghentikan pembangunan dapur baru, BGN juga menunda sementara proses pendaftaran SPPG baru hingga proses evaluasi selesai dilakukan.
Nanik mengakui saat ini sebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan layanan di setiap provinsi sebelum membuka kembali pembangunan dapur baru.
“Kami ingin melihat kebutuhan riil masing-masing daerah. Jawa Timur butuh berapa, Jawa Tengah berapa, Jawa Barat berapa, sehingga program ini lebih efektif,” ujarnya.
Di sisi lain, BGN juga mulai mengurangi ketergantungan pembangunan dapur MBG terhadap APBN, khususnya untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dukungan pembiayaan akan didorong melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, maupun kerja sama dengan dunia usaha.
Ke depan, pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG akan dilakukan guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan program ini tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan dan ketepatan sasaran,” pungkas Nanik.
Pemerintah mengungkap temuan indikasi pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun dan memutuskan melakukan moratorium sementara pembukaan dapur serta titik layanan baru untuk penataan program. (ivan)
