SURABAYA, PustakaJC.co - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (23/6/2026).
Pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak BPKP Jawa Timur untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Khofifah, BPKP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan, pendampingan, serta pemberian rekomendasi yang konstruktif.
"Jadi ini adalah interaksi dan komunikasi di antara kita semua yang menjadi bagian penguatan sinergi dan kolaborasi kita semua. Ini bagian penting untuk saling berbenah bagaimana kita bisa berseiring dengan tugas BPKP khususnya yang ada di Jawa Timur," ujar Khofifah.
Ia menilai selama ini BPKP telah menjadi mitra strategis Pemprov Jatim melalui fungsi pengawasan serta pendekatan assurance dan consulting yang membantu memperkuat upaya pencegahan berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Khofifah menegaskan, penguatan sinergi dengan BPKP sangat penting untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah agar mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
"Tentu ini dalam rangka mengawal akuntabilitas pelaksanaan berbagai program prioritas agar memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Menurutnya, berbagai pendampingan, referensi, serta rekomendasi yang diberikan BPKP menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak luas terhadap pembangunan daerah.
"Kami sangat senang jika kami mendapatkan pendampingan, referensi dan rekomendasi. Sebetulnya kebijakan strategis yang bisa kita dorong lebih produktif lagi itu menjadi sangat penting," tuturnya.
Khofifah berharap komunikasi dan interaksi yang terjalin antara Pemprov Jatim dan BPKP semakin kuat sehingga mampu menghasilkan perencanaan yang lebih detail sebagai landasan penyusunan kebijakan strategis.
"Jadi bersama BPKP saya rasa kita semua bisa membangun komunikasi dan interaksi yang lebih produktif, kita butuh detail plan untuk merumuskan macro policy secara nasional bukan hanya Jawa Timur," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sally Salamah, menegaskan komitmen BPKP untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur.
Menurutnya, BPKP siap menjadi mitra strategis dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
"Ini adalah momentum pengingat kami untuk terus mengawal program prioritas Presiden. Untuk itu, kami siap menjadi mitra strategis mengawal tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel," ujarnya.
Dengan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang baru, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan semakin kuat guna mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(int)
