Politikus Partai Demokrat itu menilai Jawa Timur membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas.
“Yang dibutuhkan Jawa Timur bukan sekadar menambah jumlah aparatur, tetapi menghadirkan aparatur yang produktif, profesional, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern,” ujarnya.
Dedi juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah. Menurutnya, APBD harus tetap memiliki ruang yang memadai untuk membiayai program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan sosial.
“Belanja pegawai tidak boleh tumbuh lebih cepat daripada kemampuan daerah menciptakan manfaat pembangunan bagi masyarakat. APBD harus tetap memberi ruang bagi program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Di tengah tuntutan efisiensi dan transformasi digital pemerintahan, Dedi menilai reformasi birokrasi seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi informasi, integrasi layanan publik, serta penyederhanaan proses administrasi, bukan semata-mata menambah jumlah pegawai.
