SURABAYA, PustakaJC.co – Ketiadaan SMA maupun SMK Negeri di Kecamatan Kanigoro, yang merupakan ibu kota Kabupaten Blitar, menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Jairi Irawan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan segera melakukan kajian komprehensif untuk memastikan kebutuhan pendirian sekolah negeri di wilayah tersebut.
Menurut Jairi, kajian atau asesmen perlu dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Blitar agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Hasil asesmen tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan apakah pemerintah perlu membangun sekolah baru atau mengalihstatuskan sekolah swasta menjadi sekolah negeri. Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (8/7/2026).
“Dinas Pendidikan perlu melakukan asesmen ulang bersama Pemerintah Kabupaten Blitar terkait kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri, khususnya di kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten seperti Kanigoro. Pilihannya bisa mendirikan sekolah baru atau mengalihstatuskan sekolah swasta menjadi negeri,” ujar Jairi saat dikonfirmasi, Senin, (6/7/2026).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum merealisasikan pembangunan sekolah negeri. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan layanan pendidikan agar kehadiran sekolah negeri tidak berdampak negatif terhadap sekolah swasta yang selama ini ikut berperan menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Selain itu, kesiapan lahan juga harus dipastikan melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Menurutnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu dihitung secara matang agar pembangunan sekolah baru tidak membebani keuangan daerah.
“Kalau tiga aspek tersebut hasilnya positif, maka Pemerintah Provinsi sudah seharusnya mempertimbangkan pendirian SMA atau SMK Negeri di kecamatan yang hingga kini belum memilikinya, terutama di ibu kota kabupaten seperti Kanigoro,” tegasnya.
Jairi menjelaskan, kebutuhan pemerataan sekolah negeri tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat, masih terdapat sejumlah kecamatan di Jawa Timur yang hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK Negeri sehingga akses pendidikan menengah bagi masyarakat belum sepenuhnya merata.
Di Kabupaten Blitar, wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan sekolah negeri meliputi Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Wlingi. Sementara di Kabupaten Tulungagung terdapat Kecamatan Ngantru, Sumbergempol, Sendang, dan Pucanglaban yang juga dinilai membutuhkan kehadiran SMA atau SMK Negeri.
Ia berharap pemerataan akses pendidikan menengah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, keberadaan sekolah negeri di wilayah yang belum terlayani akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa terkendala jarak tempuh maupun sistem penerimaan peserta didik.
“Kami berharap pemerataan layanan pendidikan terus menjadi prioritas sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan menengah yang berkualitas,” katanya.
Sebelumnya, masyarakat Kecamatan Kanigoro menyampaikan aspirasi terkait belum adanya SMA maupun SMK Negeri di wilayah mereka. Aspirasi tersebut rencananya akan disampaikan kepada DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerataan layanan pendidikan di Jawa Timur. (ivan)
