SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah mengakui distribusi pangan dan kesiapan rantai pasok masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memahami berbagai kendala yang muncul pada tahap awal implementasi program prioritas nasional tersebut. Menurutnya, kesiapan jalur distribusi pangan dan kapasitas logistik menjadi faktor penting yang harus terus diperkuat agar pelaksanaan MBG berjalan optimal. Dilansir dari suarasurabaya.net, Rabu, (15/7/2026).
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,” ujar Purbaya dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat pemerintah memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi program MBG di seluruh daerah. Salah satunya melalui penguatan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam membangun rantai pasok yang berbasis pada potensi ekonomi lokal.
Purbaya menjelaskan pemerintah mendorong SPPG memberdayakan sentra produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal lainnya. Melalui skema tersebut, kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi langsung dari petani, peternak, dan nelayan yang berada di sekitar lokasi SPPG.
“Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” katanya.
Menurut dia, pelibatan pelaku ekonomi lokal tidak hanya memperkuat kelancaran distribusi pangan, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Hasil produksi petani, peternak, dan nelayan memiliki pasar yang lebih pasti, sementara kebutuhan bahan baku program MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Pemerintah optimistis penguatan rantai pasok berbasis daerah tersebut akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis seiring dengan perluasan cakupan program di berbagai wilayah Indonesia.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pangan dalam negeri. (ivan)
