SURABAYA, PustakaJC.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status kedaruratan kekeringan hingga pertengahan Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 11 daerah berstatus Siaga Darurat dan tiga daerah berstatus Tanggap Darurat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan, berbagai langkah penanganan terus dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan, mulai dari distribusi air bersih hingga penguatan mitigasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Dilansir suarasurabaya.net, Selasa, (21/7/2026).
Menurutnya, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Hingga pertengahan Juli 2026, BPBD Jatim bersama BPBD kabupaten/kota serta instansi terkait telah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih melalui 207 rit mobil tangki.
Distribusi tersebut menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat menurunnya ketersediaan sumber air selama musim kemarau.
“Dropping air bersih terus kami lakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Kami juga terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Satriyo, Senin, (20/7/2026).
BPBD Jatim telah memetakan 14 daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan, yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo.
Dari seluruh daerah tersebut, Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo telah menaikkan status menjadi Tanggap Darurat, sedangkan 11 kabupaten lainnya masih berstatus Siaga Darurat.
Menghadapi puncak musim kemarau, BPBD Jatim juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp612 juta untuk mendukung estimasi 867 rit distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak.
Selain itu, BPBD Jatim menyiapkan berbagai kebutuhan logistik, di antaranya 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal guna mendukung penanganan darurat di lapangan.
Satriyo menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPBD kabupaten/kota sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau.
BPBD Jatim juga memastikan kesiapan armada dan peralatan pendukung, mulai dari mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar hingga peralatan penerangan darurat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
“Itu juga untuk penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau,” jelas Satriyo.
BPBD Jatim mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat serta segera melapor kepada pemerintah desa maupun BPBD setempat apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat selama musim kemarau berlangsung. (ivan)
